1700 Rumah Sakit Siap Sukseskan BPJS Kesehatan

1700 Rumah Sakit Siap Sukseskan BPJS Kesehatan

Tue, 31 Dec 2013 08:03:00 GMT 

BOGOR - Menkokesra Agung Laksono menyatakan sekitar 1700 rumah sakit saat ini telah dipersiapkan untuk menyukseskan pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)Kesehatan yang akan dimulai 1 Januari 2014. Rumah sakit itu terdiri dari rumah sakit daerah, milik pemerintah maupun swasta. 

"Dari 2300 rumah sakit baru 1700-an yang sudah kerja sama, sudah MoU. Seluruh Indonesia," ujar Agung di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, (30/12). 

Menurut Agung pemerintah sudah mengumumkan pada rumah sakit bahwa untuk sementara pengguna BPJS Kesehatan dapat memakai kartu Askes dan Jamkesmas. Setelah persiapan secara matang akan diganti dengan kartu khusus BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan, tuturnya, sudah mulai membuka pendaftaran untuk semua warga Indonesia pada 1 Januari 2014. Pendaftaran ini dilakukan di kota Jakarta dan di daerah lainnya. Sementara pembayaran preminya dilakukan di sejumlah bank. Seperti BRI dan Bank Mandiri. Jumlah bank akan ditambah sesuai kebutuhan. Ia mempersilakan sekitar 125 juta warga yang belum mendaftar BPJS untuk segera mendaftarkan diri. Saat ini baru 121, 6 juta orang yang sudah terdaftar. 

"Berangsur-angsur akan kita ganti kartu baru. Saat ini sudah ada 86,4 juta orang itu dari Jamkesmas yang selama ini terima sudah dipindahkan di BPJS kesehatan, plus PNS, TNI, Polri, kemudian yang ikut jamsostek. Jadi ya total 121,6 juta itu," papar Agung. 

Saat ini, kata Agung, PT Askes tengah melaksanakan langkah sosialisasi peralihan menjadi BPJS Kesehatan. Terutama untuk kerjasama dengan rumah sakit dan klinik kesehatan. (flo/jpnn) 

Sumber: http://berita.plasa.msn.com/

Pada Tahap Awal 116 Juta Warga Otomatis Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Pada Tahap Awal 116 Juta Warga Otomatis Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Senin, 30 Desember 2013 - 20:13 WIB

Meskipun akan diresmikan pengoperasionannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 31 Desember besok, namun secara resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baru akan beroperasi terhitung Rabu (1/1) lusa.

"Jadi pada 31 Desember malam akan dilakukan penutupan buku laporan keuangan PT Askes sebagai Persero oleh Menteri BUMN, sekaligus masuk 1 Januari diluncurkan laporan keuangan baru BPJS Kesehatan oleh Menteri Keuangan," kata Sri Endang Tidarwati Wahyuningsih, Direktur Kepesertaan PT Askes dalam konperensi pers di Jakarta, Senin (30/12) siang.Menurut Sri, terhitung 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan akan mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan BPJS ketenagakerjaan nantinya menyelenggarakan empat jaminan sosial, yaitu kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua.

Pada awal operasionalnya BPJS Kesehatan, lanjut Sri,  akan mencakup sekitar 116.122.065 jiwa penduduk. Jumlah ini telah terhimpun di master file PT Askes, yang otomatis menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari. “Jumlah ini terdiri dari dua kelompok peserta yang dialihkan, yaitu peserta existing Askes Sosial (16.152.615) Jamkesmas (86,4 juta), TNI dan keluarga (859.216), Polri (793.454), dan Jamsostek (8.446.856),” urainya.

Ia menjelaskan, apabila nanti di antara 116 juta lebih itu berobat atau membutuhkan layanan kesehatan bisa menggunakan kartu kepesertaan lama yang saat ini masih dipegang, selama itu masih berlaku. TNI/Polri membawa Kartu Tanda Anggota/Nomor Registrasi Pokok, dan eks Jamsostek dapat memperlihatkan kartu JPK Jamsostek lama. Adapun pembuatan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan sedang dalam proses, dan di harapkan bulan April 2014 sudah selesai. Demikian pula peserta Askes Sosial dan Jamskesmas bisa menggunakan kartu lama, selama itu masih berlaku.

Bahkan apabila tidak membawa identitas kepesertaan, peserta bisa menggunakan KTP karena di setiap titik pelayanan kesehatan sudah terkoneksi dengan sistem BPJS Kesehatan. "Master fileyang berisi nama-nama peserta ini sudah di-link kan dengan elektronik KTP, sehingga akan memudahkan," kata Direktur Kepesertaan PT Askes itu.

Sri menjelaskan, bahwa sebanyak 116 juta lebih tersebut secara otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS. Sedangkan bagi yang di luar itu, antara lain pekerja penerima upah non pemerintah (karyawan swasta) dapat melakukan pendaftaran oleh perusahaan ke BPJS Kesehatan dan cabangnya yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian perusahaan akan melakukan pembayaran iuran sebesar yang sudah ditentukan pemerintah ke bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Setelah konfirmasi pembayaran, perusahaan akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan untuk karyawannya.

Sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (wiraswasta, investor, petani, nelayan, pedagang keliling, dan lainnya) mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dengan tata cara mengisi formulir daftar isian peserta dengan menunjukkan salah satu kartu identitas, seperti KTP, SIM, KK, atau paspor. Setelah itu calon peserta melakukan pembayaran ke bank dengan besaran iuran yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan. Setelah konfirmasi pembayaran, peserta akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan.

"Untuk mendapatkan layanan kesehatan, peserta cukup membawa kartu BPJS Kesehatan atau kartu lama ketika mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti dokter keluarga, dokter praktik umum, puskesmas atau klinik," kata Sri.

Ditambahkan oleh Direktur Kepesertaan PT Askes itu, apabila di fasilitas kesehatan tingkat pertama penyakit peserta tidak bisa ditangani dan membutuhkan pelayanan tingkat lanjutan, maka dokter di tingkat pertama harus merujuk peserta ke faskes lanjutan, yaitu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, misalnya RS TNI/Polri, RS pemerintah atau swasta.(Humas Kemenko Kesra/ES)

Sumber: http://www.setkab.go.id/

JKN Semakin Dekat

JKN Semakin Dekat

Jakarta, 23 Desember 2013

Pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) akan dibuka beberapa hari lagi. Tepatnya 1 Januari 2014, di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terdekat (dahulu PT Askes).. Mulai sekarang siapkan foto copy KTP dan kartu keluarga, serta 2 lembar pas foto berwarna ukuran 3X4.

JKN bertujuan agar semua pendudukIndonesia terlindungi dalam sistem asuransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Sebagai asuransi kesehatan bersifat sosial, JKN mempunyai prinsip gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat menolong yang sakit. Kepesertaan asuransi ini bersifat wajib. Mereka yang mampu harus mengiur. Penduduk miskin mendapat bantuan pemerintah.

Rencananya, 1 Januari 2014, JKN yang menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) mulai dilaksanakan di Indonesia. Untuk tahap pertama, sudah dipastikan menjadi peserta JKN adalah masyarakat tidak mampu yang masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI), anggota TNI/Polri dan pensiunannya , pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunannya, peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek.

Untuk tahap selanjutnya, seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta JKN agar mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terdekat (dahulu PT Askes)

Jaminan kesehatan sangat diperlukan saat jatuh sakit. Bisa dibayangkan, jika ada sanak-famili, tetangga, lingkungan kita yang terkena serangan jantung dan harus masuk di ICU, muncullah beberapa pertanyaan antara lain, berapa rupiah yang harus disiapkan, apakah si pasien mempunyai dana untuk membayar biaya pengobatan. Jika tidak punya uang, apakah ada keluarga yang siap membantu atau majikannya yang menanggung biayanya. Lalu, bingung harus berbuat apa.

Pada kondisi tertentu, bisa saja ada bantuan dari sanak-famili dan tetangga. Namun tentu tidak dapat diharapkan terus menerus. Kondisi seperti ini tidak akan terjadi lagi, jika semua rakyat Indonesia sudah menjadi peserta JKN karena biaya kesehatan sudah teratasi.

Setiap penduduk wajib menjadi peserta JKN, untuk mencapai seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta JKN diperkirakan perlu waktu hingga 2019. Dengan membayar iur JKN berarti menjalankan prinsip kegotongroyongan. Peserta yang mampu membantu yang tidak mampu, peserta yang berisiko rendah membantu peserta yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit, karena itu, iur JKN tidak bisa diambil oleh peserta. Lantas kemana dan untuk apa saja dana yang terkumpul dari masyakat?

Pada kondisi tertentu, bisa saja ada bantuan dari sanak-famili dan tetangga. Namun tentu tidak dapat diharapkan terus menerus. Kondisi seperti tidak akan terjadi lagi, jika semua rakyat Indonesia sudah menjadi peserta JKN karena biaya kesehatan sudah teratasi.

Setiap penduduk wajib menjadi peserta JKN, untuk mencapai seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta JKN diperkirakan waktu hingga 2019. Dengan membayar iur JKN berarti menjalankan prinsip kegotongroyongan. Peserta yang mampu membantu yang tidak mampu, peserta yang berisiko rendah membantu peserta yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit, karena itu, iur JKN tidak bisa diambil oleh peserta. Lantas kemana dan untuk apa saja dana yang terkumpul dari masyakat?

Dana JKN yang dihimpun dan dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan dana amanat yang dikelola sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan peserta. Dana JKN dikelola secara nirlaba.

Yang juga penting, adalah JKN memberikan jaminan kesehatan berkelanjutan. Meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal, selama masih di wilayah Indonesia, tetap mendapatkan pelayanan yang sama.

Saat ini fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah otomatis melayani JKN. Sementara fasilitas kesahatan milik swasta yang dapat melayani JKN jumlahnya terus bertambah. Hanya tinggal sekitar 30% saja yang belum bergabung.

Walaupun sudah ada JKN, masyarakat tetap wajib menjaga kesehatannya. Selain itu, masyarakat harus mematuhi aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan JKN. Misalnya, mematuhi sistem rujukan mulai dari pelayanan tingkat pertama di Puskesmas. Tidak semua penyakit harus disembuhkan di rumah sakit.

Untuk informasi lebih lanjut tentang JKN, dapat menghubungi Halo Kemkes di nomor 500567, Hallo Askes di nomor 500400 atau mengunjungi  www.jkn.kemkes.go.id

Sumber: http://depkes.go.id/

Kenapa Harus Ikut JKN

Kenapa Harus Ikut JKN

Jakarta, 22 Desember 2013

Belanja asurasi, merupakan salah satu kebutuhan bagi sebagian orang. Tujuan yang paling mendasar adalah sebagai carapengalihan risiko. Pada asuransi kesehatan, risiko pembiayaan yang besar ketika sakit, dialihkan ke asuransi. Secara berkala, peserta asuransi bembayar premi. Setiap bulan, triwulan, atau sesuai kontrak di polis. Premi yang dibayarpun berbeda-beda. Tergantung fasilitas yang dijanjikan perusahaan asuransi komersial.

Tapi asuransi kesehatan saja tidak cukup. Diperlukan asuransi kesehatan sosial atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenapa? Pertama, premi asuransi komersial relatif tinggi sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Kedua, manfaat yang ditawarkan umumnya terbatas.

Kata-Kata Penting !

Kata-Kata Penting !

Leaflet Kesmas Unsoed

Leaflet Kesmas Unsoed

Sumber: Kesmas dan Keperawatan Unsoed

Leaflet IUD

Leaflet IUD

Sumber: Kelompok Farmakologi Kesmas Unsoed 12 B

Leaflet HIV/AIDS

Leaflet HIV/AIDS